Indramayu,Sinyalpena.com – Akhir tahun 2025 nanti, Kabupaten Indramayu akan kembali menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Sebanyak 139 desa akan memilih pemimpin barunya, sebuah pesta demokrasi tingkat akar rumput yang memiliki arti penting bagi masa depan masyarakat desa. Namun yang lebih menarik, Pilkades kali ini akan menandai babak baru dalam sejarah demokrasi desa di Indramayu, karena untuk pertama kalinya akan menggunakan electronic voting (e-Voting).
Akhmad Rifai, S.I.Kom, M.I.Kom Selaku Kaprodi PTI Institut Pangeran Dharma Kusuma Segeran Juntinyuat Indramayu menyampaikan, bahwa Langkah berani Pemerintah Kabupaten Indramayu ini tentu patut diapresiasi. Di era digital, di mana kecepatan dan transparansi menjadi tuntutan, sistem e-Voting bisa menjadi solusi untuk mengurangi kerawanan pemilu manual yang selama ini kerap diwarnai isu kecurangan, politik uang, hingga perselisihan antarwarga.
"Dari sisi efisiensi, penggunaan e-Voting diklaim dapat menghemat anggaran hingga 30 persen dan mempercepat proses pemungutan serta penghitungan suara. Namun, demokrasi bukan sekadar soal teknologi. Demokrasi adalah tentang nilai, tentang proses yang jujur, adil, dan partisipatif," ujarnya
"Iya juga menjelaskan, E-Voting Tidak Menjamin Demokrasi Berkualitas, banyak yang mungkin berpikir bahwa ketika proses pemungutan suara dilakukan secara digital, maka otomatis kualitas demokrasi pun ikut naik. Sayangnya, kenyataan tidak selalu seindah itu. Sejatinya, e-Voting hanyalah alat. Substansi demokrasi tetap ditentukan oleh komitmen moral para penyelenggara, calon kepala desa, dan masyarakat itu sendiri.
Di banyak daerah, Pilkades masih rentan diwarnai praktik politik uang, mobilisasi massa berbasis primordial, bahkan intimidasi kepada pemilih. Jika pola-pola ini masih terjadi, maka secanggih apa pun sistem yang diterapkan, hasilnya tetap akan cacat secara moral. Inilah tantangan terbesar dalam Pilkades Indramayu 2025 nanti.
Syarat Baru, Harapan Baru
Pemerintah daerah bersama DPRD telah menyiapkan regulasi baru melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemerintahan Desa. Salah satu syarat yang menarik adalah calon kepala desa harus mengantongi minimal 10 persen dukungan dari jumlah pemilih di desanya. Ini merupakan langkah positif untuk menyaring figur-figur yang benar-benar memiliki dukungan nyata dari masyarakat.
Namun, syarat ini pun harus diawasi penerapannya. Jangan sampai dukungan yang seharusnya lahir dari kepercayaan warga malah dipenuhi lewat praktik transaksional atau tekanan sosial. Pilkades harus menjadi ajang kompetisi ide, gagasan, dan rekam jejak pengabdian, bukan adu kuat finansial atau politik dinasti.
Pemimpin Desa: Bukan Sekadar Jabatan
Satu hal yang sering luput dalam Pilkades adalah kesadaran masyarakat bahwa kepala desa bukan sekadar pejabat administratif di tingkat desa, melainkan pemimpin sosial sekaligus motor penggerak pembangunan masyarakat. Desa saat ini memegang peran strategis, terutama sejak hadirnya Dana Desa yang nilainya terus meningkat tiap tahun.
Kepala desa ideal adalah figur visioner yang mampu membaca potensi desanya, menyusun program berbasis kebutuhan masyarakat, serta berani membawa inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Bukan sekadar sibuk mengelola proyek infrastruktur rutin, tapi juga piawai membangun sumber daya manusia dan mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui BUMDes dan program pemberdayaan lainnya.
Sayangnya, banyak Pilkades di daerah lain yang masih menyisakan persoalan kepala desa terpilih hanya menjadi ‘pemimpin proyek’, bukan ‘pemimpin rakyat’. Inilah saatnya Pilkades 2025 menjadi momentum untuk memperbaiki wajah kepemimpinan desa di Indramayu.
Momentum Demokrasi Desa yang Sehat
Jika diselenggarakan dengan bersih, jujur, dan partisipatif, Pilkades bisa menjadi sekolah demokrasi paling efektif bagi masyarakat desa. Di sinilah masyarakat belajar arti memilih pemimpin yang baik, arti penting program kerja, serta cara berdemokrasi yang damai.
E-Voting bisa menjadi simbol modernitas desa, tetapi keberhasilan demokrasi tetap lahir dari kultur politik yang sehat, fair, dan berbasis gagasan. Peran aktif masyarakat dalam mengawal proses ini sangat penting, mulai dari tahap pencalonan hingga pemungutan suara dan pengumuman hasil.
Harapan Kita Bersama
Saya percaya, jika Pilkades 2025 di Indramayu dapat berjalan dengan bersih dan menghasilkan pemimpin desa yang profesional dan visioner, maka desa-desa di Indramayu bisa menjadi role model bagi daerah lain di Jawa Barat, bahkan nasional.
Indramayu memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa demokrasi desa bukan sekadar seremoni politik enam tahunan, tapi benar-benar proses membangun kepemimpinan lokal yang bermutu, transparan, dan berkeadilan.
Tinggal sekarang, bagaimana seluruh elemen desa — pemerintah daerah, panitia pemilihan, calon, dan warga — mampu menjaga komitmen bersama. Mari jadikan Pilkades 2025 bukan hanya ajang memilih pemimpin desa, tapi juga momen memperkuat peradaban politik yang sehat di tingkat akar rumput," pungkasnya
(Sai)
